PBB Prihatin atas Operasi Israel yang Terus Berlanjut di Tepi Barat: Dunia Diminta Bertindak

Pendahuluan: Ketegangan Tak Kunjung Reda

Wilayah Tepi Barat yang diduduki terus menjadi titik api dari konflik panjang antara Israel dan Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Israel telah melancarkan serangkaian operasi militer yang semakin intensif di berbagai wilayah Tepi Barat, terutama di kota-kota seperti Jenin, Nablus, Hebron, dan Ramallah. Operasi-operasi ini disebut oleh Israel sebagai langkah untuk membasmi kelompok militan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban utama.

Prihatin atas situasi yang terus memburuk, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai lembaga dan juru bicara resminya telah menyatakan kekhawatiran mendalam atas dampak kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi akibat operasi militer Israel yang terus berlangsung. Seruan untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi terus digaungkan, namun hingga kini belum ada perubahan signifikan di lapangan.

Latar Belakang Konflik: Tepi Barat dalam Bayang-Bayang Pendudukan

Status Tepi Barat dalam Hukum Internasional

Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Menurut hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat, wilayah ini secara sah merupakan wilayah pendudukan. Israel berkewajiban menjaga keamanan warga sipil dan tidak boleh memindahkan penduduknya ke wilayah tersebut. Namun, kenyataannya bertolak belakang.

Lebih dari 700.000 pemukim Israel kini tinggal di permukiman yang tersebar di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman-permukiman ini dianggap ilegal oleh PBB dan sebagian besar negara di dunia, namun tetap berkembang pesat di bawah perlindungan militer Israel.

Meningkatnya Ketegangan dalam Dua Tahun Terakhir

Ketegangan di Tepi Barat meningkat sejak awal 2023, terutama setelah serangan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023 dan tanggapan militer besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza. Militer Israel kemudian meningkatkan patroli dan operasi militer di Tepi Barat, dengan dalih membasmi simpatisan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Namun, dalam praktiknya, operasi ini seringkali dilakukan secara brutal dan tidak proporsional, dengan penangkapan massal, penggerebekan rumah-rumah penduduk, penghancuran infrastruktur, dan bahkan penembakan terhadap demonstran tak bersenjata.

Pernyataan PBB: Kekhawatiran dan Seruan Aksi

Pernyataan dari Sekjen PBB António Guterres

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam sebuah konferensi pers di Markas Besar PBB di New York, menyatakan:

“Saya sangat prihatin atas operasi militer Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat, yang telah menyebabkan meningkatnya korban sipil, kerusakan infrastruktur sipil, dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Semua pihak harus menahan diri dan memprioritaskan penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi.”

Guterres juga menambahkan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar yang adil dan lestari, dan bahwa setiap tindakan yang memperburuk kondisi rakyat Palestina hanya akan menjauhkan dunia dari perdamaian sejati.

Baca juga : PBB akan menangkap netanyahu

Pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengeluarkan laporan terperinci mengenai pelanggaran HAM di Tepi Barat akibat operasi militer Israel. Dalam laporannya disebutkan bahwa lebih dari 500 warga sipil Palestina, termasuk 90 anak-anak, telah terbunuh dalam operasi militer Israel sejak awal 2023.

Türk menegaskan bahwa:

“Kekerasan yang terjadi di Tepi Barat kini mendekati tingkat yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penargetan terhadap warga sipil, penghancuran rumah, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan Israel harus segera dihentikan.”

Realitas di Lapangan: Penderitaan Warga Palestina

Jenin dan Nablus: Target Utama Operasi Israel

Kota Jenin dan Nablus menjadi sasaran utama dalam operasi militer Israel. Militer melakukan penggerebekan setiap malam, mengepung kamp-kamp pengungsi, dan menghancurkan rumah-rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian militan. Namun dalam banyak kasus, yang menjadi korban adalah warga sipil yang tak berdosa.

Laporan dari Media Palestina dan lembaga HAM lokal menunjukkan bahwa banyak anak-anak menjadi korban trauma, kehilangan keluarga, dan menderita luka berat akibat serangan udara dan baku tembak di tengah kawasan pemukiman padat.

Penangkapan Massal dan Penyiksaan

Lembaga HAM Addameer melaporkan bahwa lebih dari 7.000 warga Palestina telah ditangkap di Tepi Barat sejak awal 2023. Banyak dari mereka ditahan tanpa dakwaan di bawah sistem "penahanan administratif" yang kontroversial.

Beberapa mantan tahanan melaporkan adanya praktik penyiksaan, interogasi tanpa akses pengacara, dan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Hal ini menambah deretan panjang pelanggaran hak asasi manusia yang didokumentasikan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya.

Penghancuran Infrastruktur Sipil

Selain serangan terhadap individu, militer Israel juga menghancurkan infrastruktur penting seperti sekolah, klinik, masjid, serta saluran air dan listrik. Dalam beberapa kasus, seluruh kamp pengungsi diblokade sehingga akses makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan terputus total.

Hal ini mengakibatkan krisis kemanusiaan akut, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk padat dan akses terbatas ke layanan dasar.

Reaksi Dunia Internasional: Kecaman Namun Minim Tindakan

Seruan dari Negara-Negara Dunia

Beberapa negara seperti Turki, Indonesia, Afrika Selatan, Irlandia, dan Malaysia telah mengecam keras tindakan Israel di Tepi Barat dan mendukung pernyataan PBB. Namun, suara ini sering tidak diikuti dengan aksi nyata karena adanya veto dari negara-negara besar dalam Dewan Keamanan PBB.

Negara-negara Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman juga menyatakan keprihatinan, namun pada saat bersamaan masih mempertahankan hubungan militer dan perdagangan dengan Israel.

Amerika Serikat: Dukungan Tidak Tergoyahkan

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, tetap mendukung “hak Israel untuk membela diri” namun juga menyerukan agar Israel “menghindari korban sipil.” Pendekatan ini dikritik sebagai standar ganda karena di satu sisi mendukung keamanan Israel, namun di sisi lain menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Aktivis dan pengamat HAM menilai bahwa tanpa tekanan dari AS, Israel tidak akan menghentikan operasi militernya. Namun, karena faktor geopolitik dan kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah, perubahan sikap AS tampaknya masih jauh dari harapan.

Upaya Palestina dan Organisasi Internasional

Pemerintah Palestina: Diplomasi dan Dokumentasi

Pemerintah Otoritas Palestina (PA) telah mengirimkan berkas-berkas pelanggaran Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan agresi di Tepi Barat. Presiden Mahmoud Abbas menyatakan bahwa “Israel tidak bisa terus bertindak tanpa akuntabilitas.”

Selain itu, berbagai dokumen dan bukti kejahatan perang sedang dikumpulkan oleh organisasi lokal dan internasional untuk diserahkan kepada pengadilan internasional.

Baca juga : PBB akan menangkap netanyahu

Organisasi Non-Pemerintah: Peran Krusial di Tengah Kekosongan

Lembaga-lembaga seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan B’Tselem aktif melaporkan setiap insiden pelanggaran HAM di Tepi Barat. Mereka juga mendesak agar negara-negara demokratis meninjau kembali bantuan militer kepada Israel dan memberlakukan embargo senjata.

Dampak Sosial dan Psikologis

Trauma Kolektif dan Kehancuran Mental

Trauma akibat operasi militer yang terus-menerus menyebabkan luka psikologis yang dalam. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang suara tembakan dan penggerebekan. Banyak dari mereka mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), mimpi buruk, dan fobia terhadap suara keras.

Psikolog lokal dan pekerja sosial mengaku kewalahan menangani kasus trauma anak dan remaja, karena tidak ada dukungan struktural yang memadai.

Kemiskinan dan Pengungsian

Operasi militer juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Banyak keluarga kehilangan rumah, ladang, atau pekerjaan mereka. Menurut UNRWA, jumlah pengungsi internal di Tepi Barat meningkat tajam, dan sebagian besar tinggal dalam kondisi mengenaskan di kamp-kamp darurat.

Apa yang Bisa Dilakukan Dunia?

Rekomendasi PBB dan Komunitas Internasional

Segera menghentikan operasi militer Israel di wilayah sipil.
Menempatkan pengamat internasional di Tepi Barat untuk mencegah pelanggaran HAM.
Menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam kejahatan perang.
Mendukung proses hukum di ICC terhadap pelaku pelanggaran.
Menghidupkan kembali perundingan damai dengan prinsip dua negara.

Peran Masyarakat Sipil Global

Masyarakat global dapat memainkan peran besar melalui:

Kampanye digital dan media sosial
Aksi boikot terhadap produk dari permukiman ilegal
Tekanan terhadap parlemen dan pemerintah untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel
Dukungan kemanusiaan untuk rakyat Palestina

Penutup: Harapan di Tengah Derita

Pernyataan keprihatinan PBB adalah langkah penting, tetapi belum cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah aksi nyata, baik dari negara-negara anggota, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil. Operasi militer yang menghancurkan kehidupan rakyat sipil di Tepi Barat harus dihentikan, dan hukum internasional harus ditegakkan.

Perdamaian bukan hanya harapan kosong, tetapi hak yang harus diperjuangkan. Dunia harus mendengarkan suara rakyat Palestina dan mengambil tindakan sebelum lebih banyak nyawa tak berdosa hilang sia-sia.

Kata kunci SEO: PBB prihatin operasi Israel, Tepi Barat konflik, kekerasan Israel Palestina, pelanggaran HAM di Palestina, operasi militer di Tepi Barat, PBB kecam Israel, korban sipil Palestina, penangkapan massal di Tepi Barat, solusi dua negara, PBB dan Palestina.